Arah Media - Tren kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus naik menimbulkan keresahan pada banyak pihak terkait kebijakan pembelajaran tatap muka awal tahun 2021. Beberapa waktu lalu Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mengkhawatirkan keputusan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, (21/11/2020).
FSGI khawatir karena mengingat adanya pelaksanaan pilkada serentak yang berpotensi menambah jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia saat itu. Tak hanya karena pilkada, pihaknya juga khawatir karena awal tahun sangat dekat dengan liburan akhir tahun. Mereka memprediksi angka kasus positif COVID-19 bakal naik karena pada momentum tersebut biasanya keluarga beserta anak akan pergi berlibur.
Tak hanya FSGI yang khawatir, Komisi X DPR RI juga meminta Kemendikbud untuk menunda dan mengevaluasi keputusan tersebut. Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI memandang pemberlakuan kebijakan ini harus bergantung pada perkembangan kondisi setiap harinya. Mengutip SINDOnews, “Kalau melihat kondisi day by day hari ini kemungkinan besar masih tinggi penyebarannya, pengawasannya susah, tentu kita harus evaluasi kembali,” ujar Dede kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020).
Ia menyimpulkan bahwa orangtua murid berperan jadi pintu terakhir penentu keputusan pembelajaran tatap muka ini. Senada dengan Dede, Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir, pihaknya menerima banyak masukan dari orangtua murid yang khawatir apabila sekolah dibuka kembali bulan depan. “Mereka khawatir dengan penyebaran COVID-19 yang kian tak terkendali," ujarnya, Kamis (24/12/2020).
Syaiful Huda juga menambahkan, tren kasus positif COVID-19 Indonesia di kalangan anak relatif tinggi dibanding rata-rata kasus dunia. Rata-rata kasus COVID-19 Indonesia pada anak capai angka 11 persen, padahal di dunia hanya 8 persen.
Menanggapi hal ini, beberapa orangtua murid sekolah di Indonesia memberikan pandangan dan keputusannya masing-masing. Terdapat orangtua yang setuju dengan keputusan tersebut tapi ada pula yang khawatir dan belum akan mengizinkan anaknya kembali sekolah tatap muka.
Ani Handayani, orangtua murid dari salah satu siswa di SDN Kaliabang Tengah 8 dan SMPN 3 Babelan Bekasi, mengaku kurang setuju dengan keputusan itu terutama pada anak sekolah dasar. “Anak SD masih belum terkontrol perilakunya, jadi khawatir kalau di kelas lupa memakai maskernya. Atau main sama temannya,” ujar Ani kepada Arah Media (25/12/2020). Ia menyarankan agar keputusan ini dipertimbangkan lagi dan disiapkan dengan lebih mumpuni. Selain itu, Ani juga memberi saran kepada guru sekolah dasar agar lebih variatif dalam mengajar karena sekarang porsi mengajar lebih banyak ke orangtua.
Berbeda dengan Ani, Masini, orangtua salah satu siswa di SMA N 1 Mertoyudan, mengaku dirinya setuju apabila keputusan ini jadi diberlakukan. Ia beralasan karena merasa kasihan dengan anaknya yang lebih sulit memahami materi selama pembelajaran jarak jauh.
Masini meneruskan ungkapan saudaranya, seorang guru di desa, bahwa orang di pedesaan lebih memilih anaknya untuk kembali ke sekolah seperti sedia kala. Para petani yang harus pergi menggarap sawah menjadi alasan utamanya. Mereka juga tidak mengerti materi pelajaran sekolah sehingga akan lebih baik jika anaknya kembali sekolah tatap muka.
Dari beberapa ungkapan orangtua murid tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar orangtua/wali murid menjadi pintu terakhir penentu keputusan pembelajaran tatap muka awal 2021. Tak hanya itu, keputusan dari pemerintah daerah juga menjadi penentu sebelum orangtua karena apabila pihak pemda tidak memberi izin, secara otomatis pembelajaran tatap muka juga tidak akan diterapkan.(Dhanty)
Editor : Intan
Comments