Arah Media - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui banyak daerah yang mengeluhkan kekurangan tenaga kependidikan.
Pemerintah daerah pun mengusulkan agar dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan, tenaga kependidikan diberikan formasi. Mengingat formasi PPPK guru mencapai satu juta orang.
"Masalah tenaga kependidikan ini sering dikeluhkan saat kami bersama DPR RI mengunjungi daerah-daerah. Umumnya daerah meminta agar tenaga kependidikan diberikan formasi PPPK tahun depan, bukan hanya guru," kata Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) kepegawaian 2020 secara virtual, Kamis (17/12/20).
Lebih lanjut dia mengatakan, Permintaan daerah ini, lanjutnya, belum bisa dipenuhi mengingat Kemendikbud tengah fokus pada pemenuhan kebutuhan guru. Selain itu, keberadaan guru honorer yang semakin banyak sehingga harus segera dituntaskan.
"Mendikbud menempuh cara memberikan kesempatan kepada seluruh guru honorer tanpa terkecuali untuk ikut tes PPPK. Yang lulus akan mengisi formasi satu juta guru PPPK," tutur Aris.
Dilansir dari jpnn.com, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengungkapkan, pemerintah memprioritaskan guru PPPK karena kekurangan tenaga pendidik di Indonesia sudah di angka 900 ribu lebih. Ini lantaran banyak guru PNS yang pensiun. Sementara rekrutmen guru PNS maupun PPPK tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun.
Dia pun berharap seluruh guru honorer bisa berkompetisi tahun depan untuk merebut kursi PPPK. "Berapa pun yang lulus, itu akan dimasukkan dalam formasi. Rekrutmen akan dilakukan sampai formasi terpenuhi," katanya. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, lanjut Iwan, untuk 2021 belum ada kebijakan pemerintah. (Intan)
Editor : Akhsan
Comments